Tunjukan Tren Positif, Gedung PSDK Universitas Diponegoro Batal Digunakan Karantina Covid-19

oleh -

REMBANG – Rencana pengalih fungsian sementara Gedung Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Diponegoro sebagai tempat karantina pemudik kemungkinan besar batal. Pasalnya melihat kasus Corona Virus Disase -19 (Covid-19) di Kabupaten Rembang yang menunjukan tren positif.

Humas Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Rembang Arief Dwi Sulistiya kepada CBFM, Rabu (13/5/2020) mengatakan melihat kasus Corona di Rembang, grafiknya mengalami penurunan. Mulai penderita Covid-19, angka Orang dalam Pementauan (ODP) hingga Pasien Dalam Pengawan (PDP) yang hanya menyisakan tujuh pasien.

Selain itu, di beberapa desa juga telah membuat tempat karantina mandiri dan karantina mandiri diserahkan kepada pemerintah desa masing-masing. Sehingga, hal itu menjadi salah satu pertimbangan rencana menjadikan gedung tersebut sebagai tempat karantina pemudik, kemungkinan besar tidak jadi dilakukan.

Namun, rencana tersebut bisa saja jadi dilakukan apabila terjadi lonjakan PDP. Sehingga, PSDKU UNDIP dijadikan ruang isolasi ketika RSUD dr.R.Soetrasno Rembang tidak cukup menampung pasien.

”Jadi itu tidak dijadikan. Masing-masing desa sebagian sudah ada yang membentuk posko karantina di masing-masing desa. Alhamdulillah di Rembang sudah jadi 0 kasus positif Covid-19, PDP tinggal tujuh dan ODP juga tinggal beberapa jadi rencana itu tidak jadi dilakukan. Gedung Undip itu dijadikan tempat alternatif manakala terjadi lonjakan pasien saat ruangan di rumah sakit tidak mencukupi,” jelasnya.

Pembentukan posko karantina di desa itu, kata Arief, merupakan anjuran dari pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, pemprov Jateng juga membuat edaran untuk membentuk satgas Jogo tonggo yang berfungsi memantau pemudik yang pulang ke desanya.

Disinggung terkait pengawasan ODP, Arief menjelaskan, hal tersebut sudah dilaksanakan masing-masing desa. Petugas survei yang berada di puskesmas bertugas mendata orang-orang yang pulang mudik dan melaporkan kepada pemerintah desa agar dicatat. Kemudian, pemudik itu dipantau selama 14 hari. (Rendi/Mifta)