Satu Tahun Lebih Berjalan, E Warung Terus Harapkan Pembinaan dari Polres dan BNI

oleh -

REMBANG – cbfmrembang.com Sebanyak 403 E-Warung merayakan hari ulang tahun pertamanya di gedung Balai Kartini Rembang, Senin (20/1/2020). Sejumlah harapan muncul dari penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu.

Pemilik E-Warung Desa Pasar Banggi , Ramiyati mengungkapkan di hari ulang tahun tersebut, rekan- rekan E-Warung menginginkan adanya pendampingan dan pembinaan dari Kapolres Rembang. Mengingat sejumlah pemilik E-Warung termasuk dirinya pernah dipanggil ke kantor polisi karena diduga ada unsur KKN, padahal menurutnya E-Warungnya telah melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan baik.

“Ada keresahan kemarin, waktu kami dipanggil di polres Rembang. Harapannya kami minta binaan dari Kapolres supaya kami bisa berjalan maksimal, e-warung sebagai amanah negara yang menyalurkan BPNT secara tepat dan tidak melanggar hukum, “ ungkapnya.

Selain menginginkan adanya pembinaan dari pihak penegak hukum, Mereka juga berharap BNI juga melakukan pendampingan agar semuanya bisa berjalan lebih baik ke depannya.

E-warung selama ini sangat menurutnya juga terbantu dengan adanya supleyer yang komitmen dengang penyediaan barang yg baik dan bisa bayar tempo alias ngutang dulu.

Rata- rata E- warung di Rembang kebanyakan dari toko-toko kecil. Dengan adanya program ini bisa memperdayakan UMKM dan menggerakan ekonomi di daerah.

Sementara itu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Rembang, AKBP. Dolly A. Primanto menuturkan pendampingan E-Warung sebenarnya sudah dilakukan melalui Binmas dan Babinkamtibmas yang bertugas di tiap wilayah. Ia mewanti- wanti jangan sampai ada kecurangan dalam penyaluran BPNT.

“Pendampingan sejak MoU awal Pak Binmas sudah mendampingi,pendampingannya dalam apa dulu karena sesusai regulasi kita kan sesuai aturan main. Babinkamtibmas nggak bosan- bosannya mengingatkan e-warung , yang jelas rutin, nanti pak Binmas yang mengumpulkan , dengan cara- cara kepolisian mungkin sebulan sekali , apalagi tahun 2020 semangat baru sinergitas dengan pemerintah harus seiring sejalan, “

Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang juga hadir dalam kesempatan itu menegaskan jangan sampai pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jangan dipolitisisasi. Pemerintah tidak intervensi tentang Pelaksanaan E-Warung dan BPNT. Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan memonitor distribusinya.

“Pemerintah tidak akan mengintervensi hal-hal yang teknis. Saya serahkan sepenuhnya kepada KPM dan e warung. Yang ini dikehendaki oleh BNI sebagai bank yang ditugasi untuk menyalurkan dana BPNT. Pemerintah tugasnya hanya mengawasi dan memonitor distribusi program tersebut. Jadi, tidak ada yang lain. E warung yang menetapkan BNI. Tapi di luar kan beredar isu miring E- warung yang menentukan Bupati dan Wakil Bupati. Jadi, yang menetapkan adalah BNI. Bupati ngusulno nganti lambene njudhir, nek BNI tidak ya tidak, ” imbuhnya.

Terkait beras dari BPNT dirasa sudah baik. Pasalnya, tidak ada keluhan masyarakat tentang kualitas beras yang didistribusikan ke KPM. Berbeda dengan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Beras Sejahtera (Rastra) saat program yang setiap bertemu masyarakat mengeluhkan kualitas beras dalam keadaan jelek dan berkutu.

Nilai BPNT tahun 2020 yang semula hanya 110 ribu rupiah menjadi 150 ribu rupiah per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbedaannya selain beli beras dan telur, dalam program ini digunakan untuk beli protein nabati dan protein hewani.

Dalam kegiatan yang dihadiri KPM BPNT itu juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Wakil Pemimpin BNI Pati, Cahyadi Purwaka Putra yang diserahkan ke Bupati Rembang.( Masudi /Mifta)