Raperda APBD Tahun 2020 dan Non APBD Tahun 2019 Disahkan menjadi Perda

oleh -

REMBANG – cbfmrembang.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang bersama Pemerintah setempat telah mengesahkan Perda APBD Tahun 2020, dan Perda Non APBD Tahun 2019. Pengesahan bertempat di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kamis pagi (29/11/2019) kemarin.

DPRD Rembang membentuk tiga Pansus untuk membahas lima Perda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan satu Perda usulan DPRD Rembang.

DETIK-DETIK RUNTUHNYA KUBAH MASJID JAMI’DESA KARANGASEM KECAMATAN SEDAN

Enam perda tersebut ialah, Perda tentang Kawasan Perdesaan, Perda tentang Sekolah Ramah Anak, Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019-2026, Perda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Banyumili, dan Perda tentang perubahan kedua Peraturan Daerah (Perda) nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum .

Pansus satu diketuai oleh Wiwin Winarto, Pansus dua diketuai Puji Santoso, dan Pansus tiga diketuai oleh Agus Sutrisno. Masing-masing Pansus memiliki waktu kurang lebih 10 hari untuk melakukan pembahasan. Bahkan sejumlah Pansus sampai melakukan kunjungan ke kabupaten lain bersama OPD terkait.

Dalam kesempatan itu Bupati Rembang H Abdul Hafidz mengatakan, sudah mencatat semua pendapaat yang disampaikan oleh masing-masing fraksi. Ia mengaku akan melaksanakan seluruh Perda tersebut berdasarkan saran serta masukan. Mulai dari perencanaan, percepatan pembangunan, program tepat sasaran, hingga permasalahan air bersih.

“Selaku Bupati Rembang untuk berpendapat atas pembahasan enam Raperda non APBD dan Raperda APBD 2020 prinsipnya menyetujui apa yang telah dibahas mulai dari banggar bersama TAPD, kemudian sampai pendapat akhir fraksi. Dengan berbagai masukan saran sudah kami catat semua, tentang perencanaan, tentang percepatan, tepat sasaran, soal air, saya bisa menyimpulkan itu dari pendapat akhir fraksi. Perlu kami jelaskan agar ini bisa menjadi bahan kedepan untuk kita lebih baik tentang percepatan. Alhamdulillah, sesuai dengan surat edaran LKPP nomor 19 tahun 2011 bahwa kita diberikan ruang untuk supaya melaksanakan kegiatan pada tahun yang akan datang untuk bisa dilaksanakan mulai perencanaan, sampai pelelangan pada tahun sebelumnya ini dasar kami, sehingga kalau yang kemarin kita belum punya dasar dan mengacu pada aturan sebelumnya, hari ini kita sudah punya dasar surat edaran dari LKPP,”kata Bupati.

Rapat paripurna penetapan Raperda APBD tahun 2020, dan Raperda non APBD menjadi Perda dimulai sekitar pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat. (Asmui /Mifta)