Puluhan Perangkat Desa di Rembang Gelar Unjuk Rasa

oleh -
Sebanyak 40 Perangkat Desa dari wilayah Kecamatan Kaliori, dan Sumber menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Rembang Senin (17/02/2020) sekira pukul 08.00 WIB.

REMBANG – Sebanyak 40 Perangkat Desa dari wilayah Kecamatan Kaliori, dan Sumber menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor DPRD Rembang Senin (17/02/2020) sekira pukul 08.00 WIB.

Kedatangan perangkat yang diangkat dengan menggunakan SK pengangkatan tahun 1988 tersebut sebagai bentuk aksi protes atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014, Perbup Nomor 16 Tahun 2017, agar diimplementasikan sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat 1, yang disempurnakan melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Perda dan Perbup yang diterbitkan oleh Pemkab Rembang bersama DPRD Rembang tersebut dianggap menganulir masa jabatan perangkat desa SK pengangkatan tahun 1988 menjadi 60 tahun.

Setelah melakukan orasi, tahlil dan do’a bersama sebagai bentuk keprihatinan, mereka lantas melakukan audiensi di ruang paripurna Kantor DPRD Rembang, dengan pihak Komisi 1 bersama dengan Perwakilan Pemerintah, yang dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), serta Kepala Bagian Pemerintahan.

Koordinator aksi Suminto perangkat Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori mengatakan, ada tiga hal yang menjadi tuntutan perangkat desa SK pengangkatan 1988. Yakni:

  1. Pemerintah bersama DPRD melakukan revisi atas (Perda) Nomor 9 Tahun 2014, Perbup Nomor 16 Tahun 2017,
  2. Validasi SK Perangkat Desa pengangkatan 1988 masa jabatan 65 tahun, serta mencantumkan masa jabatan 65 tahun di dalam SK tersebut.
  3. Meminta Pemkab Rembang bersama DPRD untuk membuat Moratorium pemberhentian khusus perangkat desa SK 65 tahun.

“Sebetulnya yang SK pengangkatan 1988 itu jumlahnya ratusan, tapi yang bisa hadir hanya ini. Kami gak tau entah ada penggembesan atau apa saya tidak tau, tapi yang jelas mereka semalam sepakat datang,” kata Seminto.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Sulistiyanto mengatakan, di dalam Permendagri tidak dijelaskan usia purna perangkat desa baik SK pengangkatan tahun 1988 atau yang baru tahun 2017, tidak dijelaskan bahwa pemberhentian perangkat pada usia 65 tahun.

“Setelah kami cek di SK pengangkatan perangkat desa atasnama REBIN, SK no 141/118/1988 dan SK no 141.3/39/2017 SK katdes an REBIN ternyata tidak menyebutkan masa tugasnya s/d usia 65 tahun, artinya, sesuai ketentuan yang baru s/d usia 60 th, karena pada prinsipnya permendagri mengakomodir SK yg lama sesuai dengan bunyi SK yang lama,” kata Sulis.

Ia mencontohkan di Kabupaten Blora masa purna tugas perangkat sampai dengan usia 65 tahun lantaran di SK pengangkatan baik tahun 1988 maupun yang baru disebutkan secara jelas jika masa pemberhentian perangkat desa sampai dengan usia 65 tahun, sehingga dapat diakomodir oleh Perda dan Perbup Kabupaten Blora.

“Untuk kasus di Blora saya sudah koordinasi dengan Kepala Dinpermades Blora baik SK pengangkatan yang lama maupun yang baru disebutkan usia s/d 65 tahun sehingga diakomodir baik dalam Perda maupun Perbup Blora, di Kabupaten Rembang karena SK pengangkatan di tahun 1988 maupun di tahun 2017 tidak menyebutkan masa tugasnya s/d usia 65 tahun, sehingga Perda Rembang No 9 tahun 2014 pasal 64 ayat 2 huruf a mengatakan perangkat desa diberhentikan ketika usia genap 60 tahun begitu juga dengan Perbup no 16 tahun 2017 pasal 24 bahwa masa jabatan perangkat desa adalah sejak perangkat desa dilantik s/d perangkat desa berusia 60 tahun,” ujarnya.

Sementara itu Asisten satu yang membidangi Pemerintahan dan Kesra Achamd Mualif mengatakan, ada perbedaan penafsiran dalam membaca Pasal 12 Ayat 1 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, yang disempurnakan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dimana dijelaskan, di Permendagri yang baru perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatan.

“Yang jadi perdebatan di Permendagri No 83 tahun 2015 yang diubah Permendagri No 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayat 1 : ” Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangangkatannya,” pungkasnya.

Untuk itu perwakilan Perangkat Desa pengangkatan 1988 , DPRD dan Pemkab Rembang sepakat bulan ini akan berkonsultasi kepada Kemendagri, terkait perbedaan pemahanan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 12 Ayat 1, yang disempurnakan melalui Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Usai kesepakatan itu , puluhan pengunjuk rasa membubarkan diri dengan kondusif.(Asmui/Mifta)