Pemkab Sampaikan LKPJ Akhir Tahun 2018

oleh -233 views

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, hari senin (22/4), sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2018.

Penyampaian yang dilaksanakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD itu dibacakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz dan H. Bayu Andriyanto.
Bupati mengatakan penyampaian LKPJ merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007.

SEPEDA SANTAI POLRES REMBANG, HUT BHAYANGKARA KE-73

“Penyampaian LKPJ merupakan agenda wajib bagi pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan kepada DPRD terkait arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan selama 1 tahun. Hasil capaian program pembangunan selama 1 tahun tersebut menjadi bahan evaluasi serta menghasilkan sejumlah rekomendasi demi perbaikan-perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.” imbuhnya.

Bupati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran DPRD kabupaten Rembang, para pimpinan partai politik, seluruh aparatur pemerintahan daerah dan serta segenap pemangku kepentingan yang terus memberikan dukungan dengan mewujudkan agenda pembangunan daerah pada masa pemerintahan kami pada tahun 2018.

Selain itu Bupati secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Rembang, yang turut serta telah memberikan kontribusi memelihara suasana kondusif di Kabupaten Rembang selama 1 tahun terakhir.

Ketua DPRD kabupaten Rembang, Majid Kamil MZ menjelaskan penyampaian LKPJ merupakan implementasi pasal 69 ayat 2 Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), LKPJ, Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” bebernya.(Masudi/Mifta)