,

Masih Banyak Yang Salah, Balai Bahasa Jateng Gelar Penyuluhan

oleh -

REMBANG – cbfmrembang.com, Sebanyak 80 peserta yang terdiri dari 40 tenaga profesional guru dan 40 tenaga profesional non guru di Kabupaten Rembang mengikuti penyuluhan kemahiran berbahasa Indonesia di aula salah satu hotel yang ada di jalan Diponegoro, Rabu (19/2). Pelatihan tersebut berlangsung selama 4 hari, mulai pada hari Senin 17 – 20 Februari 2020.

Pemateri dari Balai Bahasa Jawa Tengah Desi Ari Pressanti mengatakan bagi tenaga profesional guru bahasa Indonesia kegiatan itu untuk merefresh kembali ilmu mereka. Terlebih pedoman Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) sudah diganti dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

Sedangkan peserta dari lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal dimaksudkan agar mereka dapat menerapkannya pada saat bekerja. Contoh penerapannya saat membuat surat- menyurat hingga pembuatan baliho atau banner di ruang publik.

Menurutnya, jika tidak ada wadah seperti ini pasti tidak ada yang tahu dengan perubahan pedoman penggunaan ejaan tersebut. Meski di era modern sekarang ini bahasa tidak pernah dianggap menjadi sesuatu yang penting.

Padahal bahasa juga diatur dalam berbagai pedoman dan acuan yang disusun oleh Pemerintah. Salah satunya Undang Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan.

“Ini sebagai wadah atau ajang bagi kita untuk menyebarkan informasi baru terkait penggunaan bahasa Indonesia. Seperti misalnya PUEBI, dulu kan pakainya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), tapi sekarang ini yang digunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sejak tahun 2015. Kalau tidak ada wadah seperti ini mungkin tidak ada yang tahu bahwa ada perubahan tentang hal tersebut,” kata dia.

Banyak kata yang masih salah diartikan oleh masyarakat. Contohnya kata acuh banyak yang mengartikan tidak peduli, padahal arti sebenarnya adalah peduli , kemudian kata absen selama ini banyak diartikan sebagai bukti kehadiran, padahal arti yang benar adalah tidak hadir.

Sementara itu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 tahun 2019 pasal 2 juga mengatur Penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapannya masyarakat bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dalam bentuk tulisan maupun lesan. (Rendi/Mifta )