Awal Tahun 2020, iuran BPJS Naik Karena Penyesuaian

oleh -

REMBANG – cbfmrembang.com, Presiden Joko Widodo telah resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah Peraturan Presiden nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diterbitkan.

Dengan perubahan aturan tersebut, iuran bagi peserta PBPU dan Peserta BP kelas III akan naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan, dari tarif sebelumnya sebesar Rp 25.500 per bulan.

Untuk kelas II, tarifnya naik menjadi Rp 110.000 per orang per bulan, dari tarif sebelumnya sebesar Rp 51.000 per orang per bulan.

Sementara, tarif kelas I naik menjadi Rp 160.000 per orang per bulan, dari tarif sebelumnya yang sebesar Rp 80.000 per orang per bulan.

Hal tersebut disampai Kepala kantor BPJS Kesehatan Pati, Sumiyati kepada media di Kabupaten Rembang beberapa waktu yang lalu.

Dalam aturan tersebut, pemerintah tak hanya mengerek iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Penerima Upah (PPU), tapi juga menaikkan iuran peserta mandiri Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP).

Namun pemberlakuan kenaikan iuran BPJS berbeda. Seperti peserta PBI yang premi bulanannya ditanggung oleh pemerintah APBN, APBD 1, DAN APBD II secara penuh, ternyata sudah lebih dulu naik pada bulan Agustus 2019 kemarin.

“Hanya saja sampai dengan akhir tahun 2019 ini, iuran PBI yang bulanannya ditanggung Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten, sepenuhnya masih ditanggung pemerintah pusat. Namun untuk tahun 2020 baru akan dibebankan ke ABPD tingkat 1, atau APBD tingkat II,” kata Sumiyati. Insert 4 Desember 19 BPJS

Sedangkan PPU, PBPU, dan Bukan Pekerja (BP) kenaikannya baru akan berlaku awal Januari 2020 mendatang. “Besaran iuran sebagaimana dimaksud mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020,” bunyi Pasal 34 ayat (2) Perpres No. 75/2019.

Sementara, peserta PPU tingkat daerah yakni Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan peserta PPU pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020.

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan untuk iuran BPJS Kesehatan peserta PPU yaitu sebesar Rp 12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dimana 4% dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1% dibayar oleh Peserta.

Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta. Menurutnya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak. (Asmui/Mifta)