Polres Rembang Deklarasi Pencanangan Zona Integritas

oleh

REMBANG-cbfmrembang.com, Polres Rembang mencanangkan pembangunan zona integritas, Selasa pagi (19/03/2019) di Pendapa Kompleks Museum Kartini Rembang.

Pencanangan zona integritas ini demi mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkup Polres Rembang.

Selain itu, sebagai langkah untuk memberantas pungli dan juga meningkatkan tunjangan bagi anggota dan PNS Polri yang ada di lingkup Polres.

Pencanangan pembangunan zona integritas ini dihadiri sejumlah pimpinan instansi yaitu, Kodim 0720 Rembang, Imigrasi, Pengadilan Negeri Atambua, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para Kapolsek, Bupati Rembang H Abdul Hafidz, serta Wakil Ketua DPRD H Bisri Cholil Laquf.

Kapolres Rembang, AKBP Pungky Bhuana Santoso mengatakan, zona intergirtas (ZI) ini diberikan kepada satuan fungsi yang pimpinannya memiliki niat mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Kepada seluruh anggota Polres Rembang diminta untuk serius dalam melaksanakan program zona integritas tersebut.

“Pada seluruh personil Polres Belu saya tegaskan untuk serius dalam melaksanakan zona integritas dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” tegas Kapolres.

Dalam waktu dekat Polres Rembang akan membuat pilot projek pelayanan perijinan yang mudah, bersih dalam melayani. Salah satunya akan memanfaatkan digitalisasi pelayanan perijinan, tanpa masyarakat harus datang ke kantor.

Wilayah bebas korupsi diberikan kepada satuan fungsi yang mendapat syarat indikator dengan memperoleh hasil penilaian 75 ZI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan terpisah Bupati Rembang H Abdul Hafidz telah mewacanakan mol pelayanan publik. Tidak tanggung-tanggung, dalam wacana tersebut, Pemkab dikabarkan akan menggandeng layanan ojek online sebagai pengantar dokumen.

Namun Bupati Rembang H Abdul Hafidz belum bersedia menyampaikan konsep detailnya. Namun masyarakat diminta bersabar sambil menunggu pelayanan yang mudah dari pemerintah. ( Asmui/ Mifta )