Penerangan Jalan Pantura Wewenang Pusat, Bukan Pemkab

oleh

REMBANG-cbfmrembang.com, Tidak semua Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU) merupakan tangung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang. Seperti LPJU di sepanjang jalan pantura , menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau pemerintah Pusat, seiring dengan status jalan pantura yaitu jalan nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kasi Pembangunan Sarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Rembang Ariyanto mengatakan, untuk tahun ini direncanakan ada penambahan LPJU sepanjang jalur Lasem sampai Jatirogo Kabupaten Tuban dari Pemerintah Provinsi. Sebelumnya dari Provinsi sudah berkoordinasi dengan Pemkab Rembang untuk pemasangan sepanjang jalur tersebut.

Sedangkan penerangan untuk wilayah kaliori utamanya jalur kota hingga perbatasan Kabupaten Pati merupakan kewenangan nasional karena jalur tersebut merupakan jalan nasional.

“LPJU kan termasuk perlengkapan jalan, untuk kewenangan Dishub itu di jalan Kabupaten. Untuk jalur provinsi seperti Lasem sampai Jatirogo itu jadi kewenangan Provinsi. Sedangkan jalan nasional menjadi kewenangan pusat. Namun jika pada jalan tertentu ada permintaan dan ijin pemasangan, maka pihaknya akan berkoordinasi dan melakukan pemasangan dengan pemberitahuan dan ijin sebelumnya.” terangnya.

Pada tahun 2018 lalu telah dilakukan pemasangan LPJU baru sebanyak 150 LPJU pada disepanjang jalan sebelum masuk Lasem hingga pasujudan Sunan Bonang. Untuk tahun 2020 Dishub sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk penambahan Marka jalan, Warning Light, dan utamanya LPJU.

Sedangkan Pemkab Rembang sendiri untuk pemasangan LPJU tahun 2018 kemarin sebanyak 702 titik dengan Pagu Anggaran Rp. 7.2 milyar, LPJU tersebut dipasang di sepanjang jalan- jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Sedangkan 2019 ini dianggarkan Rp. 2,2 milyar lebih (Rendi/Mifta)