Pemkab Rembang Mulai Rutin Perbarui Data Warga Miskin

oleh
Bupati Rembang H Abdul Hafidz saat memberikan keterangan kepada media

REMBANG – cbfmrembang.com, Bantuan yang dianggap kurang tepat seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), membuat Pemkab bersama Pemerintah Desa terus melakukan perbaikan data.

Bupati Rembang H Abdul Hafidz mengatakan, Per Februari 2019 kemarin Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mengirimkan data kemiskinan yang baru berdasarkan hasil musyawarah setiap desa, yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa (Musdes), dalam menentukan kriteria warga miskin untuk menerima bantun. Jika diterima, di Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Rembang bantuan bagi warga miskin akan tepat sasaran.

Bupati menambahkan, jika penerima bantuan PKH dan BPNT menggunakan data tahun 2015 yang diberikan oleh BPS. Jadi bukan usulan dari pihak desa, apalagi Pemkab Rembang.

Lebih lanjut Bupati menuturkan mungkin petugas BPS yang bertugas dilapangan kesulitan dalam menentukan kriteria masyarakat miskin. Karena, terkadang, warga yang memiliki sawah luas, dan asset banyak rumahnya berlantai tanah. Sedangkan warga yang rumahnya berlantai keramik, dan berdinding tembok, untuk mencari makan setiap hari mengalami kesulitan. Hal itulah yang membuat petugas BPS kesulitan dalam menyajikan miskin di Rembang.

“Jadi BPNT berawal dari data yang diambil oleh Kementerian Sosial melalui BPS. Lah BPS didalam mendata mereka menggunakan tenaga pencacah itu. Kita jujur saja data yang diberikan itu data tahun 2015, dimana data itu belum menggambarkan benar-benar penerima itu orang miskin. Terkadang yang kaya malah dapat, yang miskin malah tidak dapat. Atau memang dari sana dari sana menetukan kriteria kesulitan, terkadang rumahnya lantainya tanah, sawahnya luas asetnya banyak, atau terkadang lantainya keramik tetapi cari makan saja kesulitan. Inilah kondisi dilapangan, sehingga perlu perubahan system,” tambahnya.

Selain kesulitan dalam menetukan kriteria warga miskin, kesulitan juga dialami oleh Kementerian Sosial dalam menetukan data penerima. Pasalnya jumlah data warga miskin yang disetor melebihi jumlah kuota bantuan yang tersedia dari pusat. Sehingga, Kementerian harus mengurangi dengan menggunakan metode sampling area. Nah dalam system inilah yang membuat data kemiskinan bias berubah, dan membuat bantuan tidak tepat sasaran.

“Jadi data yang dikirim lebih banyak dari kuota yang diberikan, ini juga jadi masalah. Jadi misalnya BPS mengirimkan data 10 ribu, kuota yang diberikan hanya 8 ribu. Ini juga harus mengurangi, pengurangan sendiri menggunakan system sampling area. Nah inilah yang bias merubah data, missal yang kaya bias dapat, dan miskin tidak dapat. Oleh karena itu, Kementerian Sosial sekarang mulai enam bulanan akan melakukan update data jadi Februari kemarin kita kirimkan data yang bener-bener tidak yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes),” tambah Bupati.

Meski sudah banyak warga mampu penerima bantuan BPNT dan PKH mengundurkan diri, namun masih banyak warga yang menolak mundur sebagai penerima bantuan untuk warga miskin, padalah mereka warga mampu. ( Asmui / Mifta )