Bupati Tegaskan ASN Yang Terlibat Kampanye Langsung & Tidak Langsung Tetap Kena Sangsi

oleh

REMBANG – cbfmrembang.com, Pemilihan Umum yang digelar serentak 2019, tinggal menghitung hari. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin.

Disamping itu ada hal yang tak kalah penting selama Pemilu berlangsung. Yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara atau (ASN), agar tidak terlibat dalam berkampanye. Seperti, mengajak memilih, atau mengarahkan masyarakat untuk memilih caleg, maupun capres dan cawapres tertentu.

Bupati Rembang H Abdul Hafidz terus mengingatkan para pegawai pemerintah yang ada dibawah jajarannya, agar tetap menjunjung tinggi netralitas ASN sebagaimana diatur dalam peraturan tentang ASN, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kemudian tentang kedisiplinan ASN.

Bagi Aparatur Sipil Negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung berkampanye akan tetap dikenakan sangsi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

“Jadi kami sudah tegas dalam mengambil langkah – langkah tentang ASN, Peraturan Menteri dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, kemudian tentang kedisiplinan PNS, diharpkan ASN jangan sekali-kali terlibat langsung maupun tidak langsung untuk berkampanye yang itu merugikan salah satu pihak,” jelasnya.

Bagi partai politik ASN yang sudah menduduki jabatan seperti tingkat eselon II dan III, dianggap berpengaruh dan dapat mengerakkan pemilih agar mendukung partai politik, caleg, maupun capres dan cawapres tertentu.

“Sampai hari ini belum ada laporan, soal sangsi berat dan ringan tergantung tingkat pelanggaran. Kalau pelanggaran berat yang akan kita hukum sesuai dengan aturan yang ada. Jadi ASN dianggap punya daya mahnit apalagi itu namanya pejabat ditingkat Eselon II dan Eselon III punya daya tarik didalamnya,” pungkasnya.

Oleh karena itu, netralitas Aparatir Sipil Negara sangat diperlukan untuk tetap dapat menjaga pesta demokrasi yang berkuwalitas, dan bermartabat. Jangan lupa datang ke TPS pada 17 April 2019 untuk menggunakan hak suara. Pemilu Berdaulat Negara Kuat. ( Asmui / Mifta )