Alasan Pentingnya Raperda Disampaikan

oleh

REMBANG-cbfmrembang.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang, Selasa (11/12), menggelar rapat paripurna. Dalam kegiatan yang digelar di ruang paripurna itu dihadiri 30 dari 44 anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Ketua DPRD Rembang – Majid Kamil mengatakan dalam sidang paripurna membahas 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan rincian 4 Raperda dari Bupati dan 2 Raperda inisiatif DPRD.

“Empat Raperda dari Bupati meliputi Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan, Raperda tentang Ketertiban Umum, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jara Usaha dan Raperda tentang PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang (Perseroan daerah). Sedangkan 2 Raperda inisiatif yaitu Raperda tentang Pengelolaan Sampah dan Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL),” bebernya.

Laporan tim inisiator Raperda inisiatif tentang Pengelolaan Sampah dibaca oleh anggota Komisi A – Muhammad Anshori, Raperda inisiatif tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dibaca oleh ketua komisi B – Imro’athus Sholichah sedangkan laporan 4 Raperda dari Bupati dibacakan oleh Wakil Bupati Rembang – H. Bayu Andriyanto, SE.

Mengenai Raperda PT.Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang , Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto menjelaskan pentingnya Raperda tersebut karena telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bentuk hukum PD. BPR Bank Pasar kabupaten Rembang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selain itu diusulkannya Raperda PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang menurut Wabup juga untuk meningkatkan peran dan fungsi PD BPR Bank Pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Raperda PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Rembang juga untuk meningkatkan peran dan fungsi PD BPR Bank Pasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta sebagai salah satu pendapatan daerah maka perlu dilakukan penguatan dan peningkatan kinerja, “ imbuhnya.

Anggota Komisi A – Muhammad Anshori menjelaskan tujuan pengelolaan sampah dalam Raperda adalah menjaga dan mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu Raperda yang nantinya menjadi Perda itu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjadikan sampah sebagai sumber daya dan merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. (Masudi/Mifta)